How Power Approach Can Make You Powerless

November 28, 2016 | RENE

SCROLL TO READ

Punya kekuasaan bisa jadi memberdayakan, membanggakan dan menyenangkan.

Bagaimana tidak? Keinginan, niat dan rencana bisa dijalankan lebih nyata, lebih besar dan lebih berkesinambungan dengan dukungan… kekuasaan.

Sebut saja niat menyediakan makanan bagi mereka yang miskin dan kelaparan. Sebagai pribadi tentu bisa dilakukan setiap kali mau – dan mampu untuk satu, dua atau beberapa orang selama sesekali. Namun dengan kekuasaan sebagai CEO sebuah perusahaan, Ketua Partai, Menteri atau bahkan Presiden, maka niat baik tadi bisa dilaksanakan sebagai bagian dari inisiatif perusahaan, kementerian atau pemerintahan. Bukan cuma satu dua orang atau satu dua keluarga, namun satu desa, satu provinsi bahkan jutaan orang miskin dan kelapran jadi terbantu. Anda punya sebuah niat baik? Sekarang bayangkan jika niat baik tersebut dijalankan dalam kapasitas anda sebagai Presiden republik ini.

Kekuasaan memberikan daya dorong, daya jangkau dan daya tahan bagi para pemegangnya (baca: pemimpin) untuk jadi lebih efektif dalam melakukan perubahan. Tapi tidak selalu demikian. Kekuasaan sekedar untuk berkuasa tanpa pemahaman diri, lingkungan dan kepedulian hanya akan berujung pada kerusakan. Termasuk dalam kategori ini adalah kekuasaan yang diamanahkan atau kekuasaan yang terbentuk dari uang, waktu, pengaruh atau kombinasi diantara pilihan-pilihan tersebut.

The limit of power is crated by the perception of power. Butuh contoh pendekatan kekuasaan murni? Banyak sekali terjadi di sekeliling kita. Bayangkan jika perusahaan taksi kaya raya merasa hanya perlu membeli lebih banyak mobil agar mampu bersaing dengan perusahaan penyedia platform digital transportasi. Bayangkan juga saat sebuah bank besar merasa cukup nyaman bersaing dengan sekedar mendirikan lebih banyak cabang dan memasang mesin ATM dimana-mana. Contoh lain? Bayangkan kementerian tertentu hendak memberlakukan sebuah ketentuan baru berskala nasional tanpa mempedulikan relevansi dan kesiapan masing-masing wilayah di Indonesia.

Overestimating own power x underestimating problems = Disaster.

Ketiga contoh diatas menggambarkan bagaimana kekuasaan bisa menipu diri dan mengaburkan pertimbangan akal sehat. Bagaimana mungkin sebuah perusahaan taksi yang terkaya sekalipun bisa bersaing dengan jutaan freeagents? Bagaimana bisa bank terbesar sekalipu tidak mengindahkan kemajuan teknologi finansial berbasis digital dan kecenderungan umum manusia saat ini untuk memusatkan segala urusan melalui telepon genggamnya? Dan bagaimana kementerian apapun bisa melawan aspirasi jutaan orang yang telah tersambungkan dalam berbagai platform media sosial?

Having power = Knowing when to use it, and not to use it. Tidak segala problem dan tantangan bisa diselesaikan dengan kekuasaan. Dalam kompleksitas dunia saat ini bahkan seringkali pendekatan kekuasaan murni lebih sering berujung pada kesemrawutan, jika tidak bisa disebut sebagai bencana. Seorang CEO tidak selalu harus menggunakan topi CEO dalam segenap interaksi dengan team dan anak-anak buahnya. Seorang Menteri tidak bisa berkata seenaknya dan mengambil keputusan semena-mena hanya karena merasa sebagai menteri.

Dipercaya mempunyai kekuasaan juga berarti paham untuk menggunakannya dalam kadar yang sesuai, pada kondisi yang tepat – atau bahkan saat memilih untuk tidak menggunakannya. Inilah indikator utama pemegang kekuasaan (baca: pemimpin) yang bijak. Kekuasaan adalah alat menjalankan amanah demi kebaikan bersama. Jangan pernah terlalu mencarinya, namun manfaatkan dengan bijak saat sudah memilikinya. Dan berlegalah saat harus melepaskannya – artinya memang sudah dicukupkan. “Power does not corrupt people. People corrupt power.” – Bill Gaddis.

Punya pengalaman tentang bagaimana mengelola kekuasaan? Atau mungkin pernah memperhatikan bagaimana mereka yang tengah dipercaya kekuasaan?

Saya akan sangat tertarik membacanya. Kirim tulisan, cerita dan komentar ke rene.canoneo@gmail.com / twitter & Instagram: @ReneCC

Photo #shootingarrow by @disparadalmeida