Power And the Image of Power

November 11, 2014 | RENE

SCROLL TO READ

Apakah tempo hari sempat menonton televisi atau baca koran tentang acara perkenalan para pembantu Presiden Jokowi dalam pemerintahan? Kapan terakhir kali anda melihat menteri di negara ini dengan baju putih, celana hitam dan sepatu hitam tanpa banyak aksesoris? Lebih seru lagi, kapan lagi melihat mereka berlari-lari kecil di halaman terbuka saat diperkenalkan apa adanya tanpa banyak formalitas? Bagi saya ini tontonan yang melegakan, menyegarkan dan meyakinkan. Bagaimana tidak? Posisi menteri yang selama ini disakralkan dengan berbagai lambang-lambang kekuasaan tampak jauh lebih membumi. Jabatan menteri bukan lagi sekedar anugerah yang harus disyukuri, namun lebih penting dari itu – sebagai manifestasi kepercayaan yang harus dibuktikan. Dan kekuasaan yang terkandung dalam posisi ini adalah sekedar alat untuk menuntaskan banyak pekerjaan guna memastikan Indonesia dan penduduknya jadi lebih baik.

Apa sih istimewanya prosesi seperti itu? Jangan-jangan cuma sekedar pencitraan belaka. Mungkin saja – apapun selalu bisa dianggap sebagai pencitraan karena setiap tindakan pasti akan memunculkan citra atau kesan tertentu pada siapapun yang menyaksikan. Namun yang terpenting adalah makna bagi sang pelaku saat menjalankannya – apakah sekedar untuk memunculkan kesan baik pada orang lain, atau karena diyakini sebagai pilihan tindakan terbaik untuk kebaikan bersama. Bagi para penonton seperti kita – pilihan selalu ada dua: Berpikir positif sambil memercayai apapun yang hadir di hadapan kita. Atau berpikir skeptis dengan mempertanyakan segala hal. Manapun cara pandang yang dipilih tidak masalah – lagipula, waktu dan sejarah akan selalu jadi juri terbaik.

Power is a tool to make changes, not the main objective. Salah satu problem terbesar birokrasi dan organisasi di Indonesia adalah pilihan-pilihan dalam memanifestasikan kekuasaan. Apa maksudnya? Banyak orang yang berkuasa (baca: dipercaya untuk memegang kekuasaan) memilih untuk menunjukkannya dengan nyata bahkan cenderung berlebihan. Kenapa harus begitu? Sekedar untuk mempertegas bahwa dia (sedang) berkuasa. Tidak heran iring-iringan kendaraan pejabat tinggi butuh belasan mobil pengawal, belum lagi kemacetan yang ditimbulkan. Contoh lain? Pernah dengar pekerjaan sebagai pembawa map kosong sambil berjalan mendampingi si boss? Dan masih banyak contoh lain jika benar-berar diperhatikan.

Culture matters – culture happens. Ini bukan sekedar preferensi pribadi – karena faktor budaya juga punya peran penting. Kecenderungan ini ditampilkan dengan sangat apik oleh Geert Hofstede tentang perbedaan kultural pada 93 negara. Salah satu dari 6 dimensi yang disoroti adalah Power Distance Index (PDI). Skor PDI rendah mengandung arti orang2 yang memegang kekuasaan tidak merasa perlu menunjukkan kekuasaan dengan berbagai simbol – dan sebaliknya.

Assumptions is the source of all mishaps. Indonesia tergolong negara dengan PDI tinggi artinya rata-rata organisasi / birokrasi di Indonesia cenderung lamban, sungkan dan penuh formalitas. Dalam kondisi penuh perubahan, serba cepat & dinamis, skor PDI tinggi menggandeng lebih banyak problem daripada solusi. Alasannya karena arus informasi tersendat, asumsi merajalela dan sangat lemah dalam hal kolaborasi dan inovasi.

You may delegate authority, but not responsibility. Terkait dengan pertimbangan PDI, langkah Presiden Jokowi untuk mende-sakralisasi jabatan dan kekuasaan adalah pilihan terbaik. Ini sudah pasti akan meringankan langkah kerja selanjutnya. Jabatan tidak lagi dilihat sebagai pusat kekuasaan yang tidak bisa berbuat salah. Kekuasaan bukan lagi diwujudkan dengan berbagai perlambang, namun dari kiprah sang pemegang tampuk kekuasaan untuk bertindak.

Prosesi oleh pemimpin bangsa sudah tepat dipilih dan dijalankan – semoga bakal dipertahankan. Langkah selanjutnya sekarang tergantung anda, saya dan kita semua. Ini problem bersama, ayo benahi bersama. After all we are responsible for everything we do or fail to do.